Kendala kurangnya representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat

Representasi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat sangat berkurang. hal ini didukung oleh beberapa data dari tahun ke tahun pemilu di Indonesia. Dari data dibawah dapat dilihat jumlah kursi DPR dari tahun ke tahun hanya berbeda tipis, sangat jauh dengan total kuota kursi yang disediakan.

Pada kondisi dan keadaan yang kita rasakan sekarang, partisipasi politik perempuan sangatlah rendah. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh banyak hal menyangkut posisi perempuan yang subordinat dalam masyarakat.

1    1. Aspek dalam lingkup psikologi (menurut Profesor Doktor Abd al-Hamid Mutawalli)

a.       Kodrat dan tugas utama perempuan adalah menjadi seorang ibu

b.      Perempuan bekerja diluar rumah berdampak buruk bagi kejiwaan dan kepribadiannya

c.       Emosi memainkan peranan penting dalam mengarahkan aktivitas rasional dan kecenderungan jiwanya.

d.      Tidak ada alasan untuk mengingkari adanya perbedaan antara laki –laki dan erempuan dlam hal bakat – bakat keterampilan

e.       Beberapa pakar dinegara –negara barat mengkriik perempuan bekerja di luar rumah. Mereka berpendapat bahwa kegiatan sosial akan mengurangi perhatiannya pada urusan rumah tangga dan anak – anaknya. [1]

1.    Aspek Struktur sosial

Posisi perempuan telah diatur dan ditentukan oleh masyarakat kita, dengan kekuatan dan kekukuhan yang sama dengan kenyaaannya kita terlahir di keluarga yang sudah membatasi, mengatur, khusus untuk anak perempuan. Dalam sosial keberadaan perempuan sudah berakar tumbuh dari peran gender tradisional yang mengarah pada peran domestik. Alasan mengapa sangat sulit menolak peran gender, karena sebagian besar masyarakat didunia ini adalah patriarkal, dan melalui struktur kekuasaan itu, posisi subordinat perempuan di junjung tinggi dan dikekalkan  budaya tradisional. Dalam struktur sosial terdapat banyak bagian yang membedakan pandangan sosial itu diantaranya Kultur Bekerja, Sistem Hukum, Pendidikan, keluarga dan masyarakat.

2.      Aspek ideologi

Berbicara mengenai ideologi atau pandangan, seperti yang telah di jelaskan diatas bahwasanya pemahaman mengenai kekuasaan dan hal yang terkait politik, dimayoritasi oleh kaum laki –laki, karena dominan perempuan lebih mengarah pada hal yang terkait dengan seni, pendidikan, sosial, musik dan budaya. Namun dominasi seperti ini bukanlah menjadi satu yang spesifik sebagai penghalang perempuan maju di DPR atau area politik lainnya. Konsep ideologi tersebut memang sudah terbentuk dari interaksi dalam keluarga, pendidikan maupun lingkungan sehingga untuk mengadakan perempuan dalam memenuhi kuota di DPR perlunya dukungan, dorongan serta pengakuan dari pihak terkait.

3.      Aspek budaya, Tradisi dan Kultur

Budaya dan kultur di lingkungan masyarakat juga memepengaruhi hal ini, dikarenakan hidup perempuan juga ditentukan oleh pandangan tentang melahirkan anak maupun peristiwa lainnya seperti pubertas, kejandaan, perkawinan.

Selain beberapa aspek di atas, hal yang terpenting adalah respon dari partai politik yang biasanya menjadi jembatan mereka untuk maju sebagai legislatif atau kader politik. Respon ini harus memberikan pengakuan, dorongan, motivasi serta kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh hak – hal politiknya.

Adapun kendala tambahan adalah perspektif negatif perempuan sendiri terhadap dirinya, perspektif  negatif itu sendiri refleksi dari konteks sosial dan ekonomi..

Sebenarnya ketidaksiapan itu datang dari ketakutan dan ketidakmampuan yang datang dalam dirinya sendiri, jadi sebelum perempuan ikut terlibat dalam kegiatan untuk memperbaiki keadaannya, mereka perlu mulai mengembangkan perasaan harga dirinya. [1]

Peranan perempuan

Namun sebelum terjun dalam dunia politik perempuan harus mengetahui peranannya yaitu dapat membawa perubahan untuk masyarakat terutama perjuangkan hak - hak perempuan dan anak - anak yang masih dipertanyakan.

 Dari pernyataan Islam mengenai keberadaan perempuan yang menjadi objek perhatian dalam keeksistensiannya pada politik, mendorong kita untuk mengetahui bagaimana peranan perempuan dalam politik, Sehingga memotivasi perempuan mengakui kemampuannya pada pemegangan kekuasaan. Peran perempuan pada dewan perwakian rakyat diharapkan menjadi keterwakilan suara dan aspirasi perempuan –perempuan di masyarakat yang memang memiliki banyak kontroversi dengan lingkungannya.

Di gedung parlemen, perempuan tidak hanya menjadi pengikut kaum laki – laki, hanya manut saja, tapi juga harus bersuara, melakukan perubahan melalui kritisi secara mendalam terhadap setiap kebijakan, membuat perempuan berdaya untuk terlibat berbagai masalah yang kurang diperhatikan terutama mengenai gender yang adil di Indonesia, membawa perubahan legislasi berperspektif perempuan dan gender, dan mengutamakan perdamaian. Dengan hal ini akan mendorong kaum perempuan lainnya untuk menyuarakan suara aspirasi dan kaum laki-laki serta masyarakat akan menganggap perempuan tersebut berkapabilitas pada ranah tersebut.

---

[1] Mosse, Julia Cleves; Gender dan Pembangunan, Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Yogyakarta 2003, hlm 233.